Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Syamsul Arifin*, Nurul Abidin, Fauzan Al-Anshari
*Universitas Muhammadiyah Ponorogo
*Syamsularifin8890@gmail.com

Abstrak
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada awal masa jabatannya memperkenalkan kebijakan “Merdeka Belajar”. Kebijakan ini meliputi 4 hal, meliputi: 1) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; 2) Ujian nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; 3) kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan 4) fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB). 
Kebijakan “Merdeka Belajar” memiliki karakteristik yang menekankan pada kreativitas, orientasi pembelajaran pada pemecahan masalah, pembelajaran berbasis tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta sistem penilaian yang komprehensif. Salah satu bentuk kebijakan Nadiem Makarim adalah pengembangan desain evaluasi pembelajaran. Kebijakan ini secara tidak langsung menempatkan evaluasi pembelajaran pada salah satu aspek vital yang menentukan sukses dan tidaknya proses belajar mengajar serta ketercapaian standar minimal pembelajaran. Maka dari Artikel ini difokuskan untuk melihat bagaimana konsep kebijakan “Merdeka Belajar” serta implikasinya terhadap desain evaluasi pembelajaran khususnya Pendidikan Agama Islam.

Kata Kunci: Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Nadiem Makarim

Abstact
The Ministry of Education and Culture Nadiem Makarim at the beginning of his term introduced the "Free Learning" policy. This policy includes 4 things: 1) national standard school exams (USBN) developed by each school; 2) National Examination (UN) is transformed into a minimum competency assessment and character survey; 3) the freedom of educators to design lesson plans (RPP), and 4) a certificate in new student admissions (PPSB).
The policy of "Free Learning" has a basis that emphasizes creativity, learning orientation on basic problems, learning based on the needs of the community and the world of work, and the system ordered. One form of Nadiem Makarim's policy is the development of a learning evaluation design. This policy does not directly place learning evaluation on one of the important aspects that determine the success and failure of the teaching and learning process and the achievement of minimum learning standards. So this article is focused on seeing how the concept of the "Freedom of Learning" policy and its implications for the design of learning evaluation.
Keywords: Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Nadiem Makarim

LATAR BELAKANG
Perkembangan dunia saat ini telah mencapai pada era yang dikenal dengan era industri 4.0 dan bergerak menuju era society 5.0. Perubahan dunia tersebut kemudian memunculkan dampak yang positif dan negatif yang kemudian memunculkan tantangan besar bagi lembaga pendidikan. Dampak dari era ini dirasakan oleh setiap kalangan, diantaranya oleh dunia pendidikan. Era ini ditandai dengan vitalnya peran teknologi dan infomasi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Era industri 4.0 melahirkan konsep pendidikan 4.0. Konsep pendidikan ini muncul guna mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan peserta didik untuk bersaing di era modern. Salah satu karakteristik dari konsep pendidikan 4.0 adalah posisi peserta didik sebagai subjek pendidikan (student centered), integrasi materi serta proses belajar mengajar (PBM) dengan tuntutan pengetahuan modern, masyarakat, dan dunia kerja. 
Realitas yang ada di lembaga pendidikan saat ini adalah masih banyak ditemui lembaga pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai objek pendidikan dan pendidik sebagai pemegang otoritas tertinggi. Hal ini beimplikasi kepada lemahnya peran peserta didik dalam proses belajar mengajar (PBM) dan memposisikan pendidik sebagai sentral pada PBM.
Problem ini diperparah dengan salah kaprahnya pendidik memaknai proses pengajaran. Penulis melihat pendidik dan lembaga pendidikan saat ini memfokusksan pembelajaran untuk mencapai standar minimal kelulusan, sehingga berdampak pada PMB di kelas hanya di fokuskan pada aspek kognitifnya saja. Hal ini selanjutnya berdampak pada tidak relevannya PBM untuk menyiapkan peserta didik hidup di masyarakat dan dunia kerja. Berdasarkan problem tersebut sudah selayaknya dilakukan reorientasi pendidikan secara menyeluruh.
Beberapa persoalan yang menuntut adanya reorientasi pendidikan adalah sebagai berikut 1) orientasi pembelajaran terfokus pada ketercapaian standar minimal yang mengesampingkan proses pembelajaran secara keseluruhan; 2) peran peserta didik sebagai objek pendidikan; 3) relevansi materi dan PBM dengan tuntutan akademik, masyarakat, dan dunia kerja.
Permasalahan pendidikan yang ada saat ini direspon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya penulis sebut dengan Kemendikbud) dengan mengeluarkan kebijakan “Merdeka Belajar”. Nadiem Makarim selaku Kemendikbud secara tegas menyebutkan bahwa konsep “Merdeka Belajar” yang digagasnya merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Kebijakan ini dimulai dengan perbaikan standar mutu pendidik. Nadiem juga memberikan kritikan kepada lembaga pendidikan saat ini yang gagal menciptakan penilaian pembelajarannya sendiri. 
Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan di lembaganya. Diantara perubahan besar kebijakan “Merdeka Belajar” dengan kurikulum 2013 adalah 1) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; 2) Ujian nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; 3) kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan 4) fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB). 
Kebijakan visioner Kemenikbud yang menggebrak paradigma kurikulum lama ini menarik untuk dikaji, khususnya bagaimana implikasi kebijakan “Merdeka Belajar” terhadap pengembangan desain evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan Islam.

PEMBAHASAN
Konsep Merdeka Belajar Nadiem Makarim
Kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan usaha Kemendikbud untuk mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan lembaga pendidikan pada skala nasional maupun global. Diawal perkenalan kebijakan ini, berbagai kalangan meragukan penerapan “Merdeka Belajar”. Muncul beberapa pertanyaan mendasar, diantaranya adalah 1) Bagaimana mekanisme penerapan kebijakan ekstrim ini di lembaga pendidikan?; dan 2) Apakah perubahan besar pada beberapa aspek kurikulum 2013 justru tidak merusak dan memperlambat peningkatan kualitas pendidikan?. Keraguan ini tidak lain didasari dari latar belakang Nadiem Makarim selaku Kemendikbud yang tidak memiliki riwayat belajar pada fakultas dan program studi pendidikan. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan Nadiem Makarim memiliki latar belakang pendidikan pada jurusan Hubungan Internasional dan Bisnis.  
Riwayat pendidikan Nadiem Makarim di Amerika Serikat nampaknya memberikan pengaruh pada paradigma pengembangan pendidikan  di era modern. Salah satu pendekatan yang dianut oleh Nadiem Makarim adalah pendekatan progresivisme yang dipopulerkan oleh John Dewey. Pendekatan progresivisme menekankan pada potensi manusia untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menolak model pendidikan otoriter yang membatasi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
Bagaimanapun latar belakang Nadiem Makarim yang non pendidikan, keberanian untuk melakukan perombakan pada kurikulum lama pada beberapa aspek yang dirasakan menghambat perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia layak untuk diapresiasi. “Merdeka Belajar” memiliki empat pokok kebijakan. Empat kebijakan tersebut adalah 
1.	Perubahan Mekanisme Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 
Beberapa kekurangan dari penerapan USBN pada kurikulum 2013 adalah tidak luasanya lembaga pendidikan untuk melihat dan mengevaluasi pencapaian kompetensi pada peserta didiknya dengan mekanisme USBN yang terpusat. Hal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang memberikan keleluasaan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan penilaian ketercapaian standar kompetensi secara mandiri, komprehensif, dan sistematis. Keluhan lainnya tekait dengan kurikulum 2013 adalah sulitnya pendidik melakukan penilaian kompetensi peserta didik dengan model penilaian yang rumit.
Melihat permasalahan tersebut Kemendikbud melakukan perubahan mekanisme USBN. Penerapan USBN sentralistik dirubah menjadi USBN berbasis sekolah, penilaian dilakukan dengan tes tulis atau dengan metode penilaian lainnya yang mampu membrikan penilaian secara komprehensif.
2.	Perubahan Bentuk Ujian nasional (UN)
Salah satu kritik pakar terhadap penerapan ujian nasional (UN) adalah 1) muatan UN yang berfokus pada penguasaan materi, bukan pada analisis permasalahan (penalaran), hal ini berdampak pada model PBM yang diarahkan pada hafalan dan mengurangi penalaran; 2) Beban UN yang terlalu berat bagi peserta didik, pendidik, dan lembaga pendidikan; dan 3) focus penilaian pada UN hanya difokuskan pada aspek kognitif. 
Pada kebijakan “Merdeka Belajar”, Kemendikbud melakukan perubahan yang bisa disebut dengan perubahan visioner dan ekstrim. Pertama, Kemendikbud mengahupus pelaksanaan UN dan menggantinya dengan penilaian kompetensi minimal dan survei karakter; kedua, penilaian ini dilakukan pada pertengahan tiap jenjang pendidikan dengan menilai beberapa aspek diantaranya adalah aspek literasi, numerik, karakter, dan lain sebagainya; ketiga, penilaian mengacu pada model penilaian standar internasional.
3.	Kebebasan Pendidik dalam Mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Pendekatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 yang holistic dan kaku memunculkan beban besar bagi pendidik. Analisis tiap komponen pada RPP Kurikulum 2013 yang rinci dirasakan pendidik sangat menguras tenaga dan waktu untuk menyusunnya yang berdampak pada kurangnya waktu pendidik untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran dan mengevaluasi kegiatan. Hal ini kemudian berusaha dirubah oleh Kemendikbud dengan memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mendesain RPP-nya secara mandiri, dengan komponen wajib pada tujuan, kegiatan, dan penilaian yang cukup hanya dengan 1 halaman.
4.	Perubahan Mekanisme Peraturan Penerimaan Siswa Baru (PPSB)
Kebijakan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru dari Menteri Pendidikan sebelumnyamerupakan salah satu kebijakan yang dikritisi oleh banyak kalangan. Pada ranah praktisnya banyak sekolah mengalami kelebihan siswa atauppun kekurangan jumlah siswa. Letak geografis tiap sekolah yang berbeda tidak diakomodir dalam kebijakan ini, sehingga implementasi kebijakan ini tidak efekif di beberapa sekolah pada wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam.
Kebijakan “Merdeka Belajar” memberikan fleksibilitas sekolah dan daerah untuk mengelola sistem zonasi menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan tiap daerah. Salah satu perubahannya adalah perubahan presentase penerimaan siswa jalur zonasi, jalur afirmasi, dan dalur prestasi. Perbedaan Presentase kebijakan zonasi sebelum dan sesudah kebijakan “Merdeka Belajar” diterapkan dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 1. Perbedaan Sistem Zona pada Penerimaan Siswa Baru Kebijakan lama dengan Kebijakan “Merdeka Belajar”
Penentuan Jalur	Kebijakan Lama	Kebijakan “Merdeka Belajar”	
Jalur Zonasi	80%	50%	
Jalur Afirmasi	15%	15%	
Jalur Prestasi	5%	0-30% (menyesuaikan kondisi daerah)	
Jalur Perpindahan	-	5%	

Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran pada Kebijakan “Merdeka Belajar”
Evaluasi Pembelajaran (penilaian pembelajaran) adalah proses pengumpulan informasi, pengolahan, serta analisis data untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik. Sementara itu secara spesifik dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2016, penilaian pada kurikulum 2013 yang disebut dengan penilaian otentik adalah model penilaian yang dilakukan untuk menilai input, proses pembelajaran, dan output. 
Penilaian otentik juga dikenal sebagai penilaian berbasis kinerja (performance based assessment). Penilaian ini dikembangkan untuk menilai proses kegiatan peserta didik secara komprehensif dari awal proses pembelajaran sampai pada tahap akhir. Keseluruhan proses penilaian ini dapat memberikan gambaran secara utuh perkembangan kompetensi peserta didik.
Penilaian otentik merupakan desain penilaian pembelajaran berbasis pada pemecahan masalah dunia nyata. Peserta didik diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan pada proses belajar. Dalam penyelesaian problem tersebut memungkinkan adanya beberapa pilihan pemecahan masalah. Model penilaian yang menekankan pada konteks kehidupan nyata serta berbasis pada pemecahan masalah diharapkan mampu melatih peserta didik untuk memiliki kemampuan penalaran dalam menyelesaikan masalah pada kehidupannya sehari-hari. 
Melihat karakteristik kebijakan “Merdeka Belajar” yang bercirikan pada kreatifitas pendidik, kontekstualisasi materi dengan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan lingkungan, kebebasan dalam desain pembelajaran, fleksibilitas desain penilaian, serta orientasi pada pemecahan masalah, penilaian otentik merupakan teknik penilaian yang tepat untuk terus dikembangkan dan diimplementasikan pada PBM. Adapun karakteristik dari penilaian otentik adalah 1) desain pembelajaran berbasis pada pengalaman nyata; 2) penilaian dilakukan pada keseluruhan tahapan pembelajaran; 3) penilaian diukur secara menyeluruh pada keseluruhan kompetensi peserta didik; 4) penilaian dilakukan untuk menilai kebermaknaan pemahaman peserta didik bukan hanya pada hafalan (kuantitas).
Penilaian otentik didesain berdasarkan prinsip-prinsip berikut: 
1.	Keterpaduan, penilaian otentik merupakan kesatuan sistem penilaian keseluruhan proses pembelajaran dan dilakukan secara berkesinambungan;
2.	Kevalidan, penilaian mampu menilai keseluruhan kompetensi yang dimiliki siswa secara mendalam;
3.	Reliabel, hasil penilaian dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak sekolah, peserta didik, dan orang tuanya;
4.	Keadilan, tidak adanya perbedaan standar penilaian pada tiap peserta didik;
5.	Fleksibel, penilaian otentik dapat dilakukan pada keseluruhan proses pembelajaran dan dilakukan dengan berbagai metode penilaian;
6.	Kebermaknaan, penilaian otentik didesain untuk melihat daya penalaran peserta didik terhadap pemecahan masalah pembelajaran yang dihadapi.
Melihat karakteristik penilaian otentik tersebut, pendidik diharuskan mampu merancang teknik penilaian dan instrument penilaian sehingga dapat menilai hasil belajar peserta didik dengan efektif dan efisien. Teknik dan instrument penilaian otentik yang dapat digunakan pendidik diantaranya adalah 1) Kompetensi sikap dapat dilakukan dengan empat teknik penilaian, yaitu observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. Instrument yang dikembangkan untuk menilai hal ini adalah daftar cek, skala penilaian, dan catatan pendidik; 2) Penilaian pengetahuan dilakukan dengan beberapa teknik tes, baik tes tulis, isian, uraian, pilihan ganda, lisan, maupun portofolio; 3) Penilaian keterampilan dilakukan dengan tes praktik, portofolio, dan penilaian proyek. Desain dan karakteristik penilaian otentik dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 2. Desain dan Karakteristik Penilaian Otentik
Prinsip Penyusunan	Keterpaduan, kevalidan, reliabel, keadilan, flkesibel, dan kebermaknaan	
Aspek yang dinilai	Kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan	
Teknik yang dikembangkan	Tes tulis, tes lisan, portofolio, dan proyek	

Tujuan utama dari penilaian otentik adalah adanya hasil penilaian secara menyeluruh pada aspek kognitif, afektif, prikomotorik dan dilakukan sepanjang proses belajar mengajar masih berlangsung. Akan tetapi penulis menilai, bahwa penerapan penilaian yang dilakukan oleh pendidik masih jauh dari terpenuhinya prinsip-prinsip penilaian otentik.
Realitas di sekolah saat ini adalah pendidik memfokuskan penilaian hanya pada ujian tertulis saja yang dilakukan pada pertengahan dan akhir semester, hal ini tentunya menyebabkan pudarnya validitas dan reliabilitas hasil penilaiannya. Paradigma UN dan USBN yang hanya fokus pada aspek kognitif seperti pada pembahasan sebelumnya diakui memberikan andil besar pada kesalahan pola pikir pendidik saat ini.
Permasalahan ini nampaknya menjadi salah satu fokus pembenahan yang dilakukan oleh Kemendikbud. Penilaian yang efektif memiliki 4 tahapan, yaitu: 
1.	Pengembangan model evaluasi, model evaluasi ditentukan berdasarkan analisis pendidik terhadap kurikulum (standar kompetensi), karakteristik materi, dan kapasitas peserta didiknya. Model evaluasi berkaitan erat dengan keseluruhan PBM. Aktifitas pembelajaran, model evaluasi, serta hasil penilaian merupakan 3 aspek yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya;

Gambar 1. Desain Evaluasi Pembelajaran
2.	Desain item penilaian, pengembangan item penilaian dilakukan dengan spesifikasi item tes (tes tulis, lisan, portofolio, atau proyek), penentuan item tes sesuai dengan taksonomi Bloom atau taksonomi lainnya, dan penentuan kesulitan item tes; 
3.	Rekapitulasi informasi dan olah data, hasil tes yang telah dilakukan selanjutnya direkap agar mempermudah pendidik melakukan penilaian dan analisis hasil;
4.	Analisis dan umpan balik, rekap hasil penilaian selanjutnya dianalisis untuk melihat ketercapaian kompetensi peserta didik dan dilakukan umpan balik kepada peserta terhadap permasalahan yang ditemui selama PBM. Mekanisme penilaian tersebut dapat dilihat pada gabar berikut:

Gambar 2. Model Penilaian Otentik

Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang memiliki ciri khas yang berbeda daripada mata pelajaran lainnya. Karakteristik mata pelajaran PAI yakni masuknya nilai ilahiyah sebagai core values dalam PBM. Aspek ilahiyah ini kemudian dijabarkan pada ranah aqliyah (kognitif), qolbiyah (afektif), dan amaliyah (psikomotorik).
Konsep aqliyah memiliki nilai yang berbeda dengan aspek kognitif, begitu pula konsep qalbiyah dan amaliyah berbeda dengan aspek afektif dan psikomotorik. Dalam pembelajaran PAI, ketiga ranah ini selalu terkait dengan posisi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi.
Tujuan evaluasi pembelajaran PAI memiliki kedudukan yang vital untuk melihat ketercapaian standar kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik baik pada aspek aqliyah, amaliyah, maupun qalbiyah. Maka dari itu evaluasi yang dikembangkan oleh pendidik harus mencakup ketiga ranah tersebut. Sedangkan Fungsi evaluasi pembelajaran PAI adalah 1) Menilai ketercapaian standar kompetensi dan 2) sebagai bahan penunjang penyusunan perencanaan pembelajaran.
Hasil penilaian digunakan untuk melihat hasil pembelajaran PAI yang telah dilakukan berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Evaluasi pembelajaran yang berkesinambungan dapat mempermudah pendidik maupun sekolah untuk mengembangkan model perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar. Proses ini selanjutnya mampu menyempurnakan program pembelajaran PAI menjadi lebih baik.
Model evaluasi pembelajaran PAI meliputi evaluasi perencanaan, evaluasi pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi efisiensi, dan evaluasi program komprehensif. Sementara itu teknik yang dapat digunakan adalah teknik tes dan non tes. Teknik tes dapat digunakan untuk melihat tingkat pemahaman peserta didik. Sedangkan teknik non tes dapat digunakan untuk melihat 3 ranah kompetensi peserta didik, khususnya pada ranah amaliyah dan qalbiyah, karena 2 ranah ini sulit untuk dinilai dengan tes tulis.

KESIMPULAN
Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengenai “Merdeka Belajar” meliputi 1) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; 2) Ujian nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; 3) kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan 4) fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB). 
Kebijakan “Merdeka Belajar” Nadiem Makarim ini layak untuk diapresiasi, terlebih dengan latar belakang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bukan dari kalangan dunia pendidikan mampu memberikan gebrakan kebijakan yang dirasakan berbagai kalangan mampu membawa kemajuan pendidikan Indonesia. 
Salah satu fokus perbaikan dalam kebijakan “Merdeka Belajar” adalah pada aspek penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan elemen vital dalam pendidikan, melalui penilaian inilah kemudian diketahui sejauh mana ketercapaian standar kompetensi peserta didik yang kemudian dilakukan pengembangan model pembelajaran untk meningkatkan kompetensi peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian otentik nampaknya menjadi model penilaian yang akan terus digunakan di masa depan, penilaian ini memiliki karakteristik yang fleksibel, berbasis pada pemecahan masalah kehidupan nyata, multi desain evaluasi, dan penilaian pada keseluruhan aspek kompetensi peserta didik.
Desain evaluasi PAI memiliki keunikannya tersendiri yang berbeda dengan muatan model evaluasi mata pelajaran lain. Perbedaan ini didasarkan pada adanya aspek ilahiyah dalam aktivitas pembelajaran.  Konsep ilahiyah memiliki 3 ranah utama yakni aqliyah, amaliyah,  dan qalbiyah.

DAFTAR PUSTAKA
Anisa, Alita Arifiana. “EVALUASI PENERAPAN PENILAIAN OTENTIK DALAM KAITANNYA DENGAN KESIAPAN SDM MENGHADAPI MEA,” 2015, 11.
Arifin, Syamsul, and Moh Muslim. “TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ‘MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA’ PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA DI INDONESIA.” JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI 3, no. 1 (June 24, 2020). https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020.
Elihami, Elihami. “IMPLEMENTASI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MENINGKATKAN HIGHER OF THINK MAHASISWA BERBASIS KAMPUS MERDEKA.” EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling 1, no. 1 (June 11, 2019): 79–86.
Iman, Nurul, Anip Ds, Syamsul Arifin, and Ummul Cholifah. “Generosity Education for Children (Case Study At Mi Muhammadiyah Dolopo Madiun),” 2021. https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.27-10-2020.2304184.
Jacalyn Lund. “Authentic Assessment: It’s Development and Applications.” Ournal of Physical Education, Recreation & Dance 68 (1977): 25–40.
Jon Muller. “Authentic Assessment.” http://jfmueller.faculty.noctrl.edu. Accessed May 13, 2020. http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud No. 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016.
Mustaghfiroh, Siti. “Konsep ‘Merdeka Belajar’ Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey.” Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran 3, no. 1 (March 30, 2020): 141–47. https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248.
Nurul Hidayat. “Urgensi Pendidikan Di Era Industri 4.0.” ResearchGate. Accessed December 26, 2019. https://www.researchgate.net/publication/333208864_URGENSI_PENDIDIKAN_ISLAM_DI_ERA_40/link/5ce2532aa6fdccc9ddbed458/download.
Pendidikan, Peraturan Menteri, and Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.” Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 23.
Persada, Syailendra. “Nadiem Makarim: Merdeka Belajar Adalah Kemerdekaan Berpikir.” Tempo, December 13, 2019. https://nasional.tempo.co/read/1283493/nadiem-makarim-merdeka-belajar-adalah-kemerdekaan-berpikir.
Siregar, Lailan Aprina. “PENILAIAN OTENTIK DALAM KURIKULUM 2013.” Al-Razi 18, no. 2 (December 1, 2018): 1–11.
T. Hidayat and M. Syafe’i. “Filsafat Perencanaan Dan Implikasinya Dalam Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah.” Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 21, no. 2 (2018): 188–205.
Tan, S. Y., D. Al-Jumeily, J. Mustafina, A. Hussain, A. Broderick, and H. Forsyth. “Rethinking Our Education to Face the New Industry Era.” In Proceedings of EDULEARN18 Conference 2nd-4th July 2018, Palma, Mallorca, Spain, 6562–71, 2018.
Tatang Hidayat and Abas Asyafah. “KONSEP DASAR EVALUASI DAN IMPLIKASINYA DALAM EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH.” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 10, no. 1 (2019).
Undang-Undang, R. I. “No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” Bandung: Citra Umbara, 2003.