IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PERAN BIROKRASI
Kata Kunci:
Kebijakan Pendidikan, Peran Birokrasi, PolitikAbstrak
Kebijakan politik dan birokrasi merupakan dua hal paling penting dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dua elemen ini bisa mempengaruhi pelaksanaan pendidikan secara keseluruhan. Kebijakan yang baik akan mandul tanpa dibarengi dengan iklim birokrasi yang sehat dan kondusif. Begitu pula birokrasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efesien tanpa ditopang dengan kebijakan yang tepat dan baik. Artikel ini memotret keterkaitan politik dengan pendidikan dalam praktek sistem birokrasi pendidikan. Peran birokrasi di lembaga pendidikan menjadi puncak model implementasi kebijakan, oleh karenanya diperlukan adanya pembaharuan manajemen pada satuan pendidikan. Proses pembaharuan tersebut berkaitan dengan pengembangan, penyebaran, diseminasi, perencanaan adobsi dan penerapan kebijakan pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
Political and bureaucracy policy are the important aspect in running the government, including education. Both element are able to influence the implementation of education as a whole. However, if the bureaucracy atmosphere is unhealty, good policy would be barren. Similarly, an appropriaate and good policy has to support a bureaucracy system. In education institution, the role of bureaucracy has become an implementation model; therefore there must be a management improvement in the educational unit. The improvement deal with development, deployment, dissemination, adobtion planning and implementation of education policy within particular educatioan unit.
Referensi
Dwiyanto, Agus dkk,. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit PSKK-UGM, 2002.
Fatah, Nanang. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
Hoy, Wayne K. dan Miskel, Cecil G,. Administrasi Pendidikan: Teori, Riset dan Praktek, diterjemahkan dari Educational Administration: Teory, Research and practice oleh Daryatno dan Rianayati K. Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Irianto, Yoyon Bahtiar. Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model. Jakarta: PT. RajawaliGrafindo Persada, 2012.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
Laksono, Budi. “Pemaparan Rencana Strategis 2015 - 2019, Oleh Anies Baswedan Belum Menyentuh Inti Permasalahan Pendidikan”. Publikasi Internet: http://www.budilaksono.com/2015/01/pemaparan-rencana-strategis-2015-2019.html. Diakses 6 September 2015 Pukul 20.35.
M. Hadjon, Philipus dkk,. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
Munadi, Muhammad dan Barnawi. Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Nawawi, Zaidan. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
Paulus, Renaldo Deleon. “Implementasi Kebijakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa” dalam Jurnal Eksekutif, 2013 - ejournal.unsrat.ac.id.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
Rifai, Muhammad. Politik Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Rohman, Arif. Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
Renstra Kemendiknas 2015-2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Sa’ud, Syaefudin dan Makmun, Abin Syamsuddin. Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
Sudiyono dan Sutapa, Mada. Kebijakan Pendidikan, Teaching Resource http://eprints.uny.ac.id/173/. Yogyakarta: UNY, 2011. Diakses 5 September 2015 Pukul 09.31.
Sumarjo, Endro. “Aktualisasi Nilai-nilai Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan” dalam Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan Vol. 2 No. 1 April 2004 ISSN 1693-4512 Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
Susanto, Agus. “Manajemen Pelayanan Publik: Makalah 2005”. Publikasi Internet : http://www.ombudsman.or.id/pdf/SO2.pdf. Diakses 7 September 2015 Pukul 05.45.
Tilaar, H.A.R. Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.
Zamroni. Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Prakondisi Menuju Era Globalisasi). Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007.
Zubaedi. Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah?Creative Commons Attribution License?yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat?Efek Akses Terbuka).
